Private Dialogue Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam rangka penyamaan persepsi dan pembagian peran antar pelaku pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Rembang, Bappeda Kabupaten Rembang menyelenggarakan acara Private Dialogue Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Acara yang mengambil tema “Berbagi Peran dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” tersebut diselenggarakan di Cafe dan Resto ” Teras Kota”.

Acara dialog dihadiri oleh SKPD se-Kabupaten Rembang (rumpun ekonomi) dan para pelaku usaha di Kabupaten Rembang. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, yaitu Supraja, SH (Asisten II Sekda Rembang),  Akhmad Syakir Kurnia, PhD. (Pakar Ekonomi Pembangunan UNDIP, Semarang) dan Hendrosaptono, SH, M.Hum. (Pakar Hukum UNDIP, Semarang).

dari kanan, Supraja, SH., Syaikho R, M.Sc.,
Akhmad Syakir, P.hD., Hendrosaptono, M.Hum.
Saat Menjadi Narasumber pada Acara Private Dialogue

Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, Ir. Hari Susanto, M.Si. dalam sambutan pembukaannya mengatakan, bahwa guna membangun perkonomian Kabupaten Rembang perlu peran aktif dari semua pihak. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah siap mengawal. “Kepercayaan dan komunikasi antara pemerintah dan swasta menjadi kata kunci dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Rembang”, kata Hari Susanto mengakhiri sambutan.

“Posisi strategis Kabupaten Rembang, merupakan potensi yang sangat baik bagi tumbuhkembangnya investasi di Kabupaten Rembang”, Terang Supraja. Masih menurut Supraja, banyak infrastruktur yang sudah di bangun di Rembang dan berskala nasional, seperti Pelabuhan Umum Nasional (PUN) dan PLTU yang disiapkan sebagai sarana penunjang bagi investasi di Kabupaten Rembang.

Pakar Ekonomi pembangunan UNDIP Semarang, Akhmad Syakir dalam paparannya yang berjudul Berbagi Peran antara Publik dan Swasta, menyebutkan bahwa swasta dan pemerintah, keduanya saling bergantung satu sama lain. Peran swasta sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. “ Peran pemerintah dan swasta berimplikasi pada perlunya perubahan-perubahan cara berpikir pemerintah, sekaligus perubahan pada pengelolaan sektor publik”, terang Syakir

Sementara itu dari aspek hukum, dalam paparannya Hendrosaptono menyebutkan bahwa Pola kerjasama yang sudah menjadi trend saat ini adalah BOT (Build Operate Transfer). “Dalam perjanjian BOT, pada umumnya dilaksanakan dalam jangka panjang. Demi keamanan para pihak, bentuk kerjasama BOT dituangkan dalam suatu rangkaian perjanjian/kontrak”, terang Sapto. Masih menurut Sapto, dalam menyusun perjanjian harus dengan cermat dan melibatkan berbagai ahli dibidang hukum, ekonomi, teknik dan disiplin profesi lainnya yang secara kondisional disesuaikan dengan kebutuhan proyek. “Hal ini guna menghindari konflik antar pihak dikemudian hari”, lanjut Sapto.

Dialog berlangsung cukup menarik, peserta secara aktif mengikuti dialog hingga acara berakhir.